Penegasan itu disampaikan Sibral Malasyi saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Pidie Jaya,. Di hadapan jajaran pejabat dan aparatur pemerintah daerah, ia menyoroti dua persoalan krusial: ketepatan data pemulihan pascabencana dan disiplin kerja birokrasi.
“Jangan sampai kita semua ada di kantor, tetapi satu surat saja berjam-jam tidak selesai,” tegas Sibral Malasyi.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar membenahi pola kerja, mempercepat penyelesaian tugas, serta memastikan kehadiran pegawai benar-benar sejalan dengan tanggung jawab yang diemban.
Data Pascabencana Dikebut, Tenggat Tak Bisa Diabaikan
Di tengah upaya pemulihan pascabencana, Bupati meminta seluruh kepala OPD memastikan data kebutuhan masyarakat terdampak telah dimasukkan ke sistem, diverifikasi, dan dilaporkan secara akurat.
Seluruh koreksi data harus dituntaskan paling lambat 14 Oktober 2026. Pasalnya, sistem dijadwalkan ditutup pada 15 Oktober 2026 pukul 00.00.
Bagi pemerintah daerah, ketepatan pendataan bukan sekadar persoalan administrasi. Data tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tercatat dengan benar dan dapat ditindaklanjuti dalam proses pemulihan.
Karena itu, setiap OPD diminta tidak menunda pekerjaan maupun membiarkan persoalan data berlarut-larut. Kesalahan dan kekurangan harus segera diperbaiki sebelum batas waktu berakhir.
Bupati Soroti Pegawai yang Hanya Mengejar Absensi
Tak hanya soal data bencana, Sibral juga menyoroti kebiasaan kerja yang dinilai belum mencerminkan produktivitas. Ia mengingatkan bahwa kehadiran di kantor tidak boleh berhenti pada rutinitas mengisi daftar absensi.
Kepala OPD diminta memperkuat pengawasan terhadap pegawai, menindaklanjuti laporan mengenai pengabaian tanggung jawab, serta melakukan evaluasi kinerja secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut penegasan dalam apel tersebut, penilaian kinerja dan pemberian hak yang berkaitan dengan kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang terukur, bukan dibagikan secara merata tanpa memperhatikan hasil pekerjaan.
Pembenahan ini diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah, meningkatkan produktivitas aparatur, serta memastikan waktu kerja dan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
OPD Diminta Bergerak, Persoalan Jangan Dibiarkan Berlarut
Selain menekankan disiplin dan pendataan, Bupati meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti arahan kementerian yang diperoleh melalui koordinasi pemerintah daerah.
Kendala anggaran dan administrasi juga diminta segera diselesaikan. Begitu pula kewajiban pemerintah daerah kepada keuchik dan perangkat gampong yang harus dituntaskan sesuai aturan.
Sibral menyatakan siap menerima komunikasi dari jajaran pemerintah daerah kapan pun diperlukan agar berbagai persoalan dapat segera dibahas dan tidak berlarut-larut.
Apel gabungan tersebut diikuti para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPK, camat, kepala bidang, kepala bagian, kasubbag, serta ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan tenaga paruh waktu.
Di akhir arahannya, Bupati berharap perubahan disiplin dan pola kerja segera terlihat dalam hasil nyata, terutama dalam penanganan dampak bencana dan peningkatan pelayanan publik.
Pesannya tegas: jangan biarkan data tertinggal, pekerjaan berlarut-larut, dan tanggung jawab hanya berhenti pada absensi. Setiap OPD harus mampu menunjukkan hasil kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
