Abdya 14 Januari 2026 (Aceh dalam berita)Di balik jargon “mencerdaskan generasi” dan “menyelamatkan masa depan bangsa”, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdiri sebagai salah satu kebijakan pemerintah paling mahal dalam sejarah anggaran negara. Triliunan rupiah uang rakyat digelontorkan, namun pertanyaan mendasarnya justru makin menggema di tengah publik: siapa sebenarnya yang paling kenyang oleh program ini?
Pemerintah menyebut MBG sebagai terobosan besar. Anak-anak sekolah diberi makanan gratis, angka stunting diklaim akan ditekan, dan ekonomi rakyat disebut akan bergerak. Namun di lapangan, narasi indah itu mulai retak. Yang terlihat bukan hanya piring makan anak sekolah, tapi juga meja-meja proyek yang dipenuhi kepentingan.
Di banyak daerah, pengadaan MBG tidak sepenuhnya melibatkan UMKM lokal. Alih-alih memberdayakan dapur rakyat dan petani kecil, proyek justru dikuasai vendor besar, perusahaan katering skala nasional, hingga jaringan logistik yang telah mapan. UMKM lokal hanya menjadi pelengkap—subkontraktor dengan margin tipis, atau sekadar pemasok bahan baku murah.
Sementara itu, rakyat miskin memang menerima makanan. Namun pertanyaannya, apakah mereka menjadi lebih sejahtera? Fakta di lapangan menunjukkan, MBG lebih bersifat konsumtif ketimbang produktif. Perut kenyang hari ini, tapi dapur rumah tetap berasap tipis esok hari. Pendapatan tidak naik, lapangan kerja baru tak signifikan, dan kemandirian ekonomi rakyat tetap jauh dari harapan.
Di sisi lain, elite kekuasaan menikmati keuntungan politik. MBG menjadi etalase pencitraan, program populis yang mudah dijual ke publik. Spanduk terpasang, seremoni digelar, kamera menyala. Namun transparansi anggaran, mekanisme pengadaan, dan siapa saja penerima keuntungan terbesar justru minim dibuka ke publik.
Tak sedikit pengamat mengingatkan, program dengan anggaran jumbo selalu menggoda praktik rente. Tanpa pengawasan ketat, MBG berpotensi berubah dari program gizi menjadi ladang basah proyek negara, tempat uang rakyat berputar di lingkaran yang sama: pejabat, rekanan, dan korporasi.
Ironisnya, kritik terhadap MBG kerap dianggap sebagai serangan politik atau sikap anti-pemerintah. Padahal, mempertanyakan ke mana uang negara mengalir adalah hak dan kewajiban warga negara. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar menu makan siang anak sekolah, melainkan keadilan dalam pengelolaan anggaran publik.
Kini publik menunggu jawaban yang lebih jujur.
Apakah MBG benar-benar program untuk rakyat?
Ataukah sekadar proyek raksasa berkedok kepedulian sosial, yang lebih mengenyangkan korporasi dan elite dibanding dapur rakyat?
Satu hal pasti: niat baik tanpa tata kelola yang adil hanya akan melahirkan ketimpangan baru, dan sejarah mencatat, program populis yang tak diawasi sering berakhir sebagai beban negara—bukan solusi bangsa.
