Polres Pidie ( Aceh dalam berita ) Kamis 29-10-2026 Komitmen menghadirkan pelayanan kepolisian yang bersih, transparan dan berpihak kepada masyarakat terus diperkuat Polres Pidie. Melalui pembangunan Zona Integritas tahun 2026, Polres Pidie menegaskan tekad mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari KKN dan praktik menyimpang.
Komitmen itu ditegaskan Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, S.I.K., M.I.K., saat memimpin kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula Wira Satya Polres Pidie,
Kegiatan dihadiri Wakapolres Kompol Firdaus Jufrida, S.T., M.Si., para PJU, serta perwakilan instansi dan masyarakat, mulai dari Jasa Raharja, Disdikbud, Disdukcapil, DPMPTSP, Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, PMI, Mahasiswa, hingga unsur masyarakat dan keuchik.
Kapolres AKBP Jaka Mulyana menegaskan, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar seremonial.
Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial maupun pemenuhan administrasi, melainkan komitmen nyata untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, tegas AKBP Jaka Mulyana.
Pelayanan publik adalah wajah institusi Polri. Masyarakat yang datang untuk mengurus SIM, SKCK, laporan kehilangan, maupun pengaduan berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan humanis, tutur AKBP Jaka Mulyana.
Kapolres AKBP Jaka Mulyana mengajak seluruh personel membangun budaya kerja profesional dan berintegritas, mengutamakan kepentingan masyarakat, memanfaatkan teknologi, menyederhanakan prosedur, keterbukaan informasi, serta meningkatkan kecepatan merespons laporan.
Kami, Kapolres AKBP Jaka Mulyana, membuka diri terhadap kritik dan masukan masyarakat. Jika pelayanan kami lambat, sampaikan. Jika ada anggota yang tidak memberikan pelayanan dengan baik, silakan laporkan. Kami ingin terus berbenah agar masyarakat benar- benar merasakan manfaat dari pelayanan Polri,
keberhasilan Zona Integritas tidak cukup diukur dari dokumen atau predikat, tetapi harus dibuktikan melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Pelayanan SKCK, SIM, hingga Pengaduan Diperkuat Sebagai bentuk transparansi, kegiatan diisi pemaparan sejumlah layanan utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pada pelayanan SKCK, disampaikan biaya penerbitan sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Masyarakat juga mendapat informasi persyaratan administrasi, layanan melalui aplikasi Presisi, serta jalur khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Pada pelayanan SIM, Satlantas Polres Pidie menekankan proses transparan sesuai prosedur. Masyarakat memperoleh informasi bimbingan belajar gratis bagi pemohon yang belum lulus ujian, serta layanan SIM Keliling dan SIM Delivery.
Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, petugas berkomitmen merespons cepat dan membantu masyarakat memperoleh informasi serta mengurus santunan melalui Jasa Raharja sesuai ketentuan.
Adapun pelayanan SPKT dan Call Center 110 disosialisasikan sebagai saluran laporan dan pengaduan masyarakat yang tidak dipungut biaya.
Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan
Kegiatan juga diisi penandatanganan komitmen bersama, penyerahan bingkisan kepada perwakilan undangan, pemaparan layanan, serta sesi tanya jawab dan penyampaian masukan dari mahasiswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan bersama sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah, lembaga pelayanan, dan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Polres Pidie berharap pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada komitmen tertulis, tetapi diwujudkan dalam pelayanan sehari-hari yang semakin mudah diakses, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Dengan semangat Polri Presisi, Polres Pidie berkomitmen terus berbenah untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, dan terpercaya, demi meningkatkan kepuasan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap Polri di Kabupaten Pidie, sebut Kapolres AKBP Jaka Mulyana.